Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Magang Melalui Kontribusi Dalam Tata Kelola Persidangan Dan Komunikasi Publik Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Abstract

Program magang merupakan kebijakan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja. Salah satu implementasinya adalah kegiatan magang di instansi pemerintahan. Penelitian ini disusun berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa selama empat bulan di Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rapat paripurna, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman administratif, tetapi juga mengembangkan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung layanan administrasi dan publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kontribusi dalam Tata Kelola Persidangan dan Komunikasi Publik pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi langsung, keterlibatan aktif dalam tugas, dan komunikasi informal dengan pegawai. Narasumber penelitian ini terdiri dari staf Sub Bagian Persidangan serta staf Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang paripurna. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa magang berkontribusi aktif dalam mendukung administrasi persidangan, penyusunan notulen hasil rapat dan risalah rapat, pengelolaan dokumentasi kegiatan, serta koordinasi teknis pelaksanaan rapat paripurna. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan rapat paripurna.

The internship program is a policy that provides opportunities for students to gain hands-on experience in the workplace. One implementation is internships in government agencies. This research was compiled based on internship activities carried out by students for four months in the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. Through direct involvement in the implementation of plenary sessions, students not only gain administrative experience, but also develop professional competencies that are relevant to the needs of the world of work, as well as support administrative and publication services. This study aims to analyze the development of student intern competencies through contributions to Trial Governance and Public Communication at plenary sessions of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. The methods used in this activity include direct observation, active involvement in tasks, and informal communication with employees. The sources for this research consisted of staff from the Trial Sub-Section and Public Relations and Protocol staff of the Central Sulawesi Provincial Representative Council who were directly involved in the implementation of the plenary session. Data validity was obtained through source triangulation techniques by comparing the results of interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the interns actively contributed in supporting the administration of the trial, preparing meeting minutes and minutes of meetings, managing activity documentation, and technical coordination of the implementation of plenary meetings. In addition, this study shows that the synergy between the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations at the plenary session of the Central Sulawesi Provincial Representative Council is an important factor in supporting the effectiveness of the implementation of plenary sessions.