Paradigma Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Transformasi

Anggara, Sahya. Administrasi Keuangan Negara. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekjen MK-RI, 2006.

_____________. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Halim, A. Ridwan. Hukum Perdata dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia, 1985.

HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Imaniyati, Neni Sri. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009.

Indrawati, Yuli. Aktualisasi Hukum Keuangan Publik: In Memoriam Prof. Arifin P. Soeria Atmadja. Bandung: Mujahid Press, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

A, Hanry Ichfsan. “Paradoksal Status Hukum Keuangan BUMN Persero Sebagai Keuangan Negara,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia (2015): 1-144.

Alrasyid, Harun. “Pengertian “Keuangan Negara.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 25 (April 19995): 128-134.

Attamimi, A. Hamid S. “Pengertian Keuangan Negara.” Jurnal Hukum dan Pembangunan (Mei 1981): 231-239.

Darmawan, Agus. “Pengelolaan BUMN Sebagai Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Privat dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara.” Jurnal Yustitia 6 (Oktober, 2020): 119-134.

Dinarjito, Agung. “Dampak Fiskal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Nonpendidikan dan Nonkesehatan.” Kajian Ekonomi & Keuangan 1 (Agustus 2017): 26-41.

Kurniawan, M. Beni. “Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari Three Keywords Theory.” JIKH 11 (November 2017): 249-261.

Simatupang, Dian Puji Nugraha. “Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 51 (April-Juni 2021): 473-491.

Utama, Zukra Budi. “Anomali Kebijakan Keuangan Negara dan Solusinya Melalui Perubahan Budaya Kerja di Lembaga Pengguna Anggaran.” Integritas 1 (November 2015): 137-157.

Wuisang, Ari. “Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Perdata dalam Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah.” Pakuan Law Review 1 (Desember 2015): 1-32.

Zega, Kevin D. “Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penelitian/Perhitungan Kerugian Negara dalam teori Hukum dan Peraturan Perundang-undangan,” MaPPI FHUI 8: 1-25.

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 19 Tahun 1999. LN Nomor 140 Tahun 1999. TLN Nomor 3874.

Indonesia. Undang-undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003. LN Nomor 47 Tahun 2003. TLN 4286.

Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU No. 19 Tahun 2003. LN 70 Tahun 2003. TLN Nomor 4297.

Indonesia. Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara UU No. 1 Tahun 2004. LN Nomor 5 Tahun 2004. TLN Nomor 4355.

Indonesia. Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 15 Tahun 2004. LN 66 Nomor Tahun 2004. TLN 4400.

Indonesia. Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. UU No. 15 Tahun 2006. LN Nomor 85 Tahun 2006. TLN Nomor 4654.