Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mengandung Pencemaran Nama Baik

Abstract

Kemerdekaan pers harus berjalan bersama tanggung jawab agar pemberitaan tidak merugikan kehormatan dan nama baik orang lain. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, pertanggungjawaban pidana pers atas pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik perlu dikaji kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pers dalam hukum positif Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya harus dibaca melalui hubungan antara UU Pers dan KUHP. Pencemaran diatur dalam Pasal 433 KUHP sebagai delik aduan menurut Pasal 440, sedangkan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah baru dapat diterapkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Pertanggungjawaban pidana bersifat berlapis dan berbasis peran, yaitu wartawan, redaktur dan pemimpin redaksi, serta perusahaan pers sebagai korporasi, dengan asas kesalahan sebagai dasarnya dan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).