Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) e-ISSN 2987-6001 Open access
Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2026): JURDIKUM - DESEMBER

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional

Author and affiliation details
  • Fadiah Hazirah University of Bengkulu
  • Oktavia Rahmadani University of Bengkulu
  • Stevri Iskandar University of Bengkulu
DOI
10.59435/jurdikum.v4i2.886
Pages
199-210
Published
Licence
CC BY 4.0
Vol. 4 No. 2 (2026): JURDIKUM - DESEMBER cover Published inVol. 4 No. 2 (2026): JURDIKUM - DESEMBERGo to the issue

Abstract

Pembentukan undang-undang merupakan suatu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Dalam sistem demokrasi konstitusional, proses legislasi tidak hanya menjadi kewenangan lembaga perwakilan, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi masyarakat secara bermakna. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan kedudukan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta pemenuhan prinsip meaningful participation dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum dengan praktik pembentukan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik telah memperoleh landasan konstitusional dan yuridis, tetapi keberadaannya belum selalu menghasilkan keterlibatan masyarakat yang substantif. Partisipasi yang hanya berbentuk penyampaian aspirasi tanpa mekanisme yang jelas mengenai pertimbangan dan pemberian penjelasan belum sepenuhnya memenuhi prinsip meaningful participation. Oleh karena itu, dalam penguatan partisipasi publik membutuhkan mekanisme yang menjamin hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan. Penguatan tersebut penting untuk meningkatkan legitimasi, kualitas, dan akuntabilitas pembentukan undang-undang dalam negara demokrasi konstitusional.

Law-making is one of the principal instruments for administering a democratic constitutional state. Within a constitutional democracy, legislative processes should not be exercised exclusively by representative institutions but must also provide meaningful opportunities for public participation. This research examines the constitutional position of public participation in law-making, the mechanisms of public involvement in the legislative process of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, and the extent to which the principle of meaningful participation has been fulfilled. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by examining constitutional provisions, legislation, Constitutional Court decisions, and legal doctrines in relation to the practice of law-making. The findings demonstrate that public participation has been formally recognized through constitutional and statutory provisions; however, such recognition does not necessarily ensure substantive participation. Participation in the form of merely submitting opinions, without a transparent mechanism concerning the consideration of those opinions and an explanation of legislative responses, does not fully satisfy the principle of meaningful participation. Therefore, strengthening public participation requires a mechanism that guarantees the public's right to be heard, considered, and informed regarding the response to their input. Such strengthening is essential to improve the legitimacy, quality, transparency, and accountability of legislation within a constitutional democratic system.

Keywords

References

  1. Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill Co., 1992.
  2. Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
  3. Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
  4. Moh. Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
  5. Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
  6. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
  7. Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
  8. Bayu Dwi Anggono. “Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 4 (2014).
  9. Bayu Dwi Anggono. “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 44, No. 1 (2015).
  10. Feri Amsari. “Masa Depan Demokrasi dan Konstitusi Indonesia.” Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 2 (2013).
  11. Herlambang P. Wiratraman. “Konstitusionalisme dan Hak-Hak Warga Negara dalam Negara Hukum.” Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 2 (2015).
  12. Idul Rishan. “Konsep Pengujian Formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi Vol. 18, No. 1 (2021).
  13. Muchamad Ali Safa’at. “Problem Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang.” Jurnal Konstitusi Vol. 18, No. 3 (2021).
  14. Ni’matul Huda. “Urgensi Judicial Review dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 15, No. 1 (2008).
  15. Saldi Isra. “Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Konstitusi Vol. 7, No. 2 (2010).
  16. Susi Dwi Harijanti. “Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum Indonesia.” Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 3 (2017).
  17. Yuliandri. “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4, No. 4 (2007).
  18. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  19. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
  20. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
  21. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
  22. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
  23. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
  24. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.
  25. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
  26. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

How to Cite

APA

Fadiah Hazirah, Oktavia Rahmadani, Stevri Iskandar (2026). Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional. Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), 4(2), 199-210. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.886

IEEE

Fadiah Hazirah, Oktavia Rahmadani, Stevri Iskandar, "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional," Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), vol. 4, no. 2, pp. 199-210, 2026. doi: 10.59435/jurdikum.v4i2.886.

MLA

Fadiah Hazirah, Oktavia Rahmadani, Stevri Iskandar. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional." Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), vol. 4, no. 2, 2026, pp. 199-210.

Chicago

Fadiah Hazirah, Oktavia Rahmadani, Stevri Iskandar. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional." Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 4, no. 2 (2026): 199-210.

Harvard

Fadiah Hazirah, Oktavia Rahmadani, Stevri Iskandar 2026, 'Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional', Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), vol. 4, no. 2, pp. 199-210.

Vancouver

Fadiah Hazirah, Oktavia Rahmadani, Stevri Iskandar. Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional. Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM). 2026;4(2):199-210.

BibTeX

@article{article886, title = {{Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional}}, author = {Fadiah Hazirah and Oktavia Rahmadani and Stevri Iskandar}, journal = {{Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)}}, volume = {4}, number = {2}, pages = {199-210}, year = {2026}, doi = {10.59435/jurdikum.v4i2.886} }

RIS

TY - JOUR TI - Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Perwujudan Demokrasi Konstitusional AU - Fadiah Hazirah AU - Oktavia Rahmadani AU - Stevri Iskandar JO - Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) VL - 4 IS - 2 SP - 199-210 PY - 2026 DO - 10.59435/jurdikum.v4i2.886 UR - https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.886 ER -

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

PDF - FULL TEXT TURNITIN