Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma

Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Khaula Alhanif Syafania; Stevri Iskandar

doi:10.59435/jurdikum.v4i2.888

Abstract

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik norma dan mewujudkan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Perubahan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan analisis terhadap kedudukan dan fungsi kelembagaan dalam proses harmonisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum serta perannya dalam mencegah konflik norma. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan kasus menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2012 sebagai contoh konflik antara peraturan menteri dan peraturan yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi mencakup pemeriksaan kesesuaian secara vertikal dan horizontal, kewenangan pembentuk, jenis peraturan, serta materi muatan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki peran utama dalam proses pembentukan dan harmonisasi, sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional berperan dalam analisis dan evaluasi hukum. Keterhubungan kedua fungsi tersebut diperlukan untuk membangun harmonisasi yang berkelanjutan dan memperkuat kepastian hukum.

Harmonization of legislation is an important instrument for preventing normative conflicts and ensuring legal certainty within the national legal system. Institutional changes through Presidential Regulation Number 155 of 2024 concerning the Ministry of Law require an adjustment in analyzing institutional positions and functions in the harmonization process. This study aims to analyze the implementation of legislative harmonization by the Ministry of Law and its role in preventing normative conflicts. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. The case approach examines Supreme Court Decision Number 13 P/HUM/2012 as an example of a conflict between a ministerial regulation and a higher-level regulation. The results show that harmonization involves examining vertical and horizontal conformity, the authority of regulatory bodies, the type of regulation, and regulatory substance. The Directorate General of Legislation has a central role in the formation and harmonization process, while the National Legal Development Agency performs legal analysis and evaluation. The integration of these functions is necessary to establish sustainable harmonization and strengthen legal certainty.

Keywords

References

Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
Bayu Dwi Anggono. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Jakarta: Kencana, 2013.
Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
Teguh Prasetyo. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
Bayu Dwi Anggono. “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya.” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018).
Eka N.A.M. Sihombing. “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018).
King Faisal Sulaiman. “Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya.” Jurnal Konstitusi 13, no. 3 (2016).
Maria Farida Indrati. “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 4, no. 1 (2007).
Muhammad Junaidi. “Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 2 (2021).
Muhammad Reza Winata dan Ibnu Hakam Musais. “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10, No. 2, (2021).
Teguh Prasetyo. “Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, no. 2 (2014).
Yuliandri. “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 4, no. 4 (2007).
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 P/HUM/2012 tentang Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012.

How to Cite

APA

Viona Yoan Kornelia Laiskodat, Khaula Alhanif Syafania, Stevri Iskandar (2026). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma. Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), 4(2), 189-198. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888

IEEE

Viona Yoan Kornelia Laiskodat, Khaula Alhanif Syafania, Stevri Iskandar, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma," Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), vol. 4, no. 2, pp. 189-198, 2026. doi: 10.59435/jurdikum.v4i2.888.

MLA

Viona Yoan Kornelia Laiskodat, Khaula Alhanif Syafania, Stevri Iskandar. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma." Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), vol. 4, no. 2, 2026, pp. 189-198.

Chicago

Viona Yoan Kornelia Laiskodat, Khaula Alhanif Syafania, Stevri Iskandar. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma." Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 4, no. 2 (2026): 189-198.

Harvard

Viona Yoan Kornelia Laiskodat, Khaula Alhanif Syafania, Stevri Iskandar 2026, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma', Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), vol. 4, no. 2, pp. 189-198.

Vancouver

Viona Yoan Kornelia Laiskodat, Khaula Alhanif Syafania, Stevri Iskandar. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma. Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM). 2026;4(2):189-198.

BibTeX

@article{article888, title = {{Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma}}, author = {Viona Yoan Kornelia Laiskodat and Khaula Alhanif Syafania and Stevri Iskandar}, journal = {{Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)}}, volume = {4}, number = {2}, pages = {189-198}, year = {2026}, doi = {10.59435/jurdikum.v4i2.888} }

RIS

TY - JOUR TI - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma AU - Viona Yoan Kornelia Laiskodat AU - Khaula Alhanif Syafania AU - Stevri Iskandar JO - Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) VL - 4 IS - 2 SP - 189-198 PY - 2026 DO - 10.59435/jurdikum.v4i2.888 UR - https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888 ER -

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

[1] Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

[2] Bayu Dwi Anggono. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

[3] Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Jakarta: Kencana, 2013.

[4] Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

[5] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

[6] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

[7] Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

[9] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

[10] Teguh Prasetyo. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.

[11] Bayu Dwi Anggono. “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya.” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018).

[12] Eka N.A.M. Sihombing. “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018).

[13] King Faisal Sulaiman. “Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya.” Jurnal Konstitusi 13, no. 3 (2016).

[14] Maria Farida Indrati. “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 4, no. 1 (2007).

[15] Muhammad Junaidi. “Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 2 (2021).

[16] Muhammad Reza Winata dan Ibnu Hakam Musais. “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10, No. 2, (2021).

[17] Teguh Prasetyo. “Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, no. 2 (2014).

[18] Yuliandri. “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 4, no. 4 (2007).

[19] Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[20] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

[21] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

[22] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

[23] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

[24] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

[25] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[26] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

[27] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

[28] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

[29] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 P/HUM/2012 tentang Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012.

Metric	All	Since
Citations	165	165
h-index	6	6
i10-index	2	2