Kegagalan Sistem Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Yang Efektif Kepada Saksi Dan Korban: Studi Kasus Novel Baswedan
- Authors
-
-
Adinda Febriana Adha
Universitas Bunga Bangsa Cirebon
-
M. Rhohib Rifai
Universitas Bunga Bangsa Cirebon
-
- Keywords:
- Array, Array, Array
- Abstract
-
Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan kekerasan, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis dampak dari kegagalan perlindungan hukum, dengan fokus pada kasus Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK yang menjadi korban serangan. Kegagalan ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, meningkatnya angka kejahatan, trauma psikologis bagi saksi dan korban, serta penghambatan proses penegakan hukum. Selain itu, dampak sosial dan budaya yang muncul dapat menciptakan norma yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum.
- Downloads
-
Download data is not yet available.
- References
-
Arief, B. (2018). Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
Huda, N. (2020). Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
KPK. (2019). Laporan Tahunan KPK 2018. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). Panduan Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: LPSK.
Rahardjo, S. (2017). Hukum dan Keadilan: Perspektif Teori dan Praktik. Bandung: Alumni.
Sihombing, R. (2021). "Dampak Kegagalan Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 123-145.
Suharto, A. (2019). Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Widodo, S. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Hak Asasi Manusia, 14(1), 45-60.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-28
- Section
- Articles
- Categories
- License
-
Copyright (c) 2025 Adinda Febriana Adha, M. Rhohib Rifai
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
Similar Articles
- R. Anisatul Mukaromah Maudila, Rheza Firmansyah, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pinjaman Online Menggunakan Akun Orang Lain Berdasarkan Perspektif Hukum Positif , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 2 No. 1 (2024): JURDIKUM - JUNI
- Indah Suwarni, Aturan Hukum Islam Dan Undang Undang Perbankan Terhadap Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI
- Muhammad Faiz Hakim, Deril Anshar Baik Irwanto, Yusril Mashur Tjaja, Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap Transaksi Digital Lintas Negara oleh Pelaku Usaha Indonesia , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
- Nurul Hidayah, Aprilia Amanda, Syabrina Az – Jahra , Selvia Dinda Rahmayanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Kepailitan Perusahaan , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 2 No. 1 (2024): JURDIKUM - JUNI
- Nisrina Alia, Pamungkas Satya Putra, Analisis Proses Hukum Acara Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Subang , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
- Leo Dwi Cahyono, Husnil Qotimah Putri, Silvia, Nur Dianna Daulay, Alya Rahmadhini5, Keterbatasan DPR Sumatera Barat Dalam Perancangan Undang-Undang: Dominasi Tim Ahli Dan Rendahnya Kapasitas Legislator , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
You may also start an advanced similarity search for this article.