Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan
- Authors
-
-
- Keywords:
- Array, Array, Array
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.
- Downloads
-
Download data is not yet available.
- References
-
Creswell, J. W. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications Ltd.
Fatwa, I. (2017). Gagasan Kawasan Ekonomi Khusus Dumai Berbasis Industri Hilir Kelapa Sawit [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8820
Fatwa, I. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (positive legislature) dalam upaya menghadirkan keadilan substantif. Jurnal Equitable, 5(2).
Isharyanto. (2016). Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara). Pustaka Hanif.
Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 9(4), 744-769. https://doi.org/10.31078/jk947
Nggilu, N. M., Tome, A. H., & Ahmad. (2020). Urgensi, bentuk hukum dan penegakannya, serta substansi pokok-pokok haluan negara (Cetakan pertama). Badan Pengkajian MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Riyadi, B. S. (2020). Culture of abuse of power in Indonesia from the perspective of criminology and law. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 274–284. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.27
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alphabet.
Supandi. (2019). Modernisasi peradilan tata usaha negara di era revolusi industri 4.0 untuk mendorong kemajuan peradaban hukum Indonesia. Jurnal Hukum Peratun, 2(2), 124–148. http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i2.1625
Susanto, S. N. H. (2019). Good governance dalam konteks hukum administrasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 205–217.
- Downloads
- Published
- 2024-06-29
- Section
- Articles
- Categories
- License
-
Copyright (c) 2023 Nurul Hidayah, Syabrina Az- Jahra, Aprillia Amanda, Karina Yunitasari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
Similar Articles
- Aloysia Putri Cinta Indrahayati, Rahmi Zubaedah, Tindakan Aparat Polresta Dan Lembaga Perlindungan Hak Anak Dalam Penanganan Kasus Pelaku Tindak Pidana Dibawah Umur , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 3 No. 1 (2025): JURDIKUM - JUNI
- Nur Dianna Daulay, Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 3 No. 1 (2025): JURDIKUM - JUNI
- Kristiyadi Kristiyadi, Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI
- Sakirah, Siti Rahmaniah Jamaluddin, Tanggung Jawab Pemberi Kerja Dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
- Igund Farhan Sahrir, Nor Paridah, Karina Yunitasari, Rachma Arrini Aprilia Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Aplikasi Dana Di Indonesia , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
- Saptaning Ruju Paminto, Ahdi Hidayat, Bilkis Nabila, M. Raihan Husaeni, Siti Jenar Maharani, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
- Jairin Jairin, Perspektif Hukum Dalam Kasus Penggelapan Dana Premi Asuransi , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI
- Ahmad Agung Setya Budi, Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER
- Chikan Lousia Tania, Rahmi Zubaedah, Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Kesetaraan Gender , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 3 No. 1 (2025): JURDIKUM - JUNI
- Baharudin Baharudin, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam , Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM): Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI
You may also start an advanced similarity search for this article.



