Search

Original Articles Views: 1 Downloads: 1 December 1, 2026 pp. 189-198

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma

Viona Yoan Kornelia Laiskodat, Khaula Alhanif Syafania, Stevri Iskandar

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik norma dan mewujudkan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Perubahan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 155…

10.59435/jurdikum.v4i2.888 Copy the DOI link

PDF - FULL TEXT TURNITIN

PDF - FULL TEXT TURNITIN

Original Articles Views: 81 Downloads: 111 June 28, 2026 pp. 49-58

Liability Of The Board Of Directors For Severance Payments Using Personal Assets: A Legal Review Under Article 1338 Of The Civil Code And Law No. 40 Of 2007

Shafira Putri Azzahra, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan…

10.59435/jurdikum.v4i1.867 Copy the DOI link

PDF - FULL TEXT

PDF - FULL TEXT

Original Articles Views: 47 Downloads: 68 June 28, 2026 pp. 108-115

Reformulasi Pengaturan Residivisme Dalam KUHP Nasional Sebagai Dasar Pemberatan Pidana

Danang Kris Diantoro, Edwar Kelvin, Dwi Afni Maileni

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana sebagai dasar…

10.59435/jurdikum.v4i1.953 Copy the DOI link

PDF - FULL TEXT

PDF - FULL TEXT

Original Articles Views: 85 Downloads: 93 June 28, 2026 pp. 116-123

Analisis Yuridis Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Baru

Erwin Depari, Ispandir Hutasoit, Rian Rumana Putra

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia dari orientasi yang bersifat…

10.59435/jurdikum.v4i1.954 Copy the DOI link

PDF - FULL TEXT

PDF - FULL TEXT

Original Articles Views: 74 Downloads: 80 June 28, 2026 pp. 78-82

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Ketidaksesuaian Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dody Darly, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional untuk mempercepat pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaannya yang bersifat massal…

10.59435/jurdikum.v4i1.925 Copy the DOI link

PDF - FULL TEXT

PDF - FULL TEXT

Original Articles Views: 113 Downloads: 132 June 28, 2026 pp. 65-69

Analisis Sanksi Disiplin Kerja Terhadap Pelanggaran Karyawan Pada PT. Pouchen Indonesia Di Hubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan (Undang Nomor 13 Tahun 2003)

Anisa Bela Fitri, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi

Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang…

10.59435/jurdikum.v4i1.889 Copy the DOI link

PDF - FULL TEXT

PDF - FULL TEXT

Original Articles Views: 327 Downloads: 361 June 28, 2026 pp. 37-48

Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional Dalam Ekonomi Digital Pada Sisa Kuota Internet Hangus Sebagai Hak Milik Digital

Alfin Dwi Novemyanto

Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota…

10.59435/jurdikum.v4i1.817 Copy the DOI link

PDF - FULL TEXT

PDF - FULL TEXT